Menyorot Kavling Laut Makassar yang Sangat Memprihatinkan, Aktivis Pemerhati Hukum: Anggota Komisi III DPR RI dapil Sulsel Jangan Cuma Diam.

 

Makassar, Radar Jakarta News.com.

Pemanfaatan ruang laut  dan pantai untuk kepentingan pribadi khususnya di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi perhatian serius saat ini.

Pasalnya, wilayah laut dan pantai Kota Makassar saat ini banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha.

Seperti, Pantai Indah Bosowa (PIB), Pantai Akkarena (PA), dan Center of Point Indonesia (CPI) yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel dan Citraland.

Bahkan beberapa ditemukan, diduga adanya perusahaan yang mengkavling laut hingga membuat sertifikat hak milik.

Melihat kondisi ini, aktivis pemerhati hukum, Syamsul Bahri Majjaga mendesak anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sulsel agar memantau situasi tersebut.

Syamsul mengatakan, jika hal ini dibiarkan maka ke depan pengusaha - pengusaha nakal akan seenaknya mengambil laut atau pantai untuk dijadikan lahan bisnis pribadi.

"Kenapa anggota Komisi III khususnya dari dapil Sulsel masih diam, ada Rudianto Lallo, Mudzakkir Aqil, Rusdi Masse, dan Andi Amar Sulaiman. "Mana mereka semua?" Masa membiarkan Sulsel dijajah pengusaha," tegas Syamsul, Jumat (31/1/2025) lalu.

Dikatakan, jangan cuma daerah lain atau kasus hukum lain baru koar - koar di media kayak artis, giliran yang seperti ini diam.

Dia yang akrab disapa Sul menegaskan, untuk memanfaatkan ruang laut dan pantai, semua telah diatur oleh kementerian terkait sehingga jika ini dibiarkan mulai sekarang maka tidak menutup kemungkinan akan ada lagi kavling - kavling laut  yang baru.

"Bayangkan ada yang kavling laut seluas 23 hektare, kemudian ada PANTAI BOSOWA yang berpeluang melakukan reklamasi begitu pun dengan Akkarena. Masa mereka diam melihat hal ini," katanya.

Ada juga, lanjutnya, yang diduga sudah menimbun laut dan memiliki sertifikat hak milik. Harusnya ini kan jadi atensi mereka, tapi saya lihat mereka cuma diam atau jangan - jangan ada sesuatu," tanyanya.

Ia pun meminta agar Komisi III DPR RI tidak tinggal diam dengan kondisi ini.

'Kita tunggu gebrakannya," tandasnya.

Reporter: Andi Razak BW/redaksi.