Serapan PAD Masih Rendah, Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Soroti Kinerja OPD

BEKASI, RJ- Hingga penghujung November 2024, serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi masih jauh dari target 100%, dengan realisasi baru mencapai 67%, Hal ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kota Bekasi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, menilai sisa waktu yang tersedia semakin sempit untuk mengejar kekurangan target, yang mencapai Rp1 triliun.

"Kalau melihat hitungan hari, ini berat sekali. Dari kekurangannya Rp1 triliun, paling optimisme saya hanya separuhnya yang bisa tercapai. Kalau pun bisa kejar, ya sekitar Rp500 miliar, tapi itu juga sulit," ujarnya kepada awak media, Kamis (21/11/2024).

Menurut Abdul Muin, permasalahan ini mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah daerah, khususnya bagi Penjabat (Pj) Wali Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD. Ia menyoroti kinerja OPD yang dinilainya belum maksimal dalam mengoptimalkan potensi pendapatan.

"Secara umum sebenarnya enggak ada kendala yang berarti, semuanya normal-normal saja. Masalahnya ada di kinerja OPD, yang saya lihat belum bisa maksimal dalam penyerapan PAD," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan perlunya evaluasi ulang terhadap penempatan pejabat di OPD, terutama yang memiliki peran besar dalam kontribusi PAD.

"Ini menjadi peringatan bagi semua OPD. Perlu evaluasi ulang terhadap penempatan posisi di OPD, khususnya yang penghasil PAD besar, termasuk Bapenda. Kalau tidak ada evaluasi, target ini sulit tercapai," tambahnya.

Lebih lanjut, Abdul Muin meminta OPD untuk bekerja ekstra keras mengingat waktu yang tersisa hanya beberapa pekan.

"Tinggal beberapa minggu lagi. Harusnya jauh-jauh hari sudah ada langkah kerja ekstra. Kalau melihat pengalaman tahun sebelumnya, akhir November biasanya sudah leading. Tapi sekarang belum terlihat progres signifikan," katanya.

Ia memperkirakan, dengan kondisi saat ini, capaian maksimal PAD Kota Bekasi hanya akan mencapai 75%, meskipun itu sudah dianggap cukup baik dalam situasi yang ada.

"Sangat realistis maksimal hanya mencapai 75% dari target 100%, ini tentu menjadi PR besar untuk pemerintah daerah ke depan," pungkasnya. (Adv/Setwan)