Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Dorong Penambahan Anggaran untuk Disdamkarmat

BEKASI, RJ- Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mengadakan rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto, menyoroti pentingnya penambahan anggaran bagi Disdamkarmat. Ia menegaskan bahwa kebutuhan unit mobil pemadam kebakaran di Kota Bekasi masih sangat kurang, dengan kebutuhan mencapai 52 unit kendaraan, serta belum tersedianya mobil suplai air. 

"Setiap kali terjadi kebakaran, mobil pemadam harus bolak-balik mengambil air. Hal ini sangat menghambat waktu penanganan. Oleh karena itu, penambahan tangki mobil suplai air sangat dibutuhkan," ujar Murfati kepada awak media pada senin (18/11/2024). 

Komisi 1 juga mendorong pembangunan posko pemadam kebakaran di wilayah Bekasi Barat, Pondok Gede, dan Pondok Melati guna meningkatkan pelayanan dan responsivitas.

"Kami mendesak alokasi anggaran sebesar Rp83,112 miliar untuk kebutuhan tersebut, baik melalui anggaran perubahan 2025 maupun anggaran murni 2026," tambahnya. 

Selain itu, pelatihan bagi anggota pemadam kebakaran juga menjadi perhatian. Dari total sekitar 400 anggota, 130 di antaranya belum mengikuti pelatihan.

"Saya  berharap pelatihan ini dapat diprioritaskan karena ini sangat dibutuhkan," lanjutnya.

Sementara terkait DPMPSTP,  Komisi 1 menilai masyarakat masih kurang memahami sistem Online Single Submission (OSS) yang digunakan untuk pengurusan perizinan. Sosialisasi yang lebih masif diperlukan agar masyarakat tidak hanya mahir mengisi OSS, tetapi juga memahami proses hingga persetujuan perizinan. 

"Pelayanan perizinan harus dipermudah, bukan hanya sekadar pintar mengisi OSS, tetapi bagaimana proses persetujuan dapat langsung dibantu. Ini menjadi keluhan masyarakat dan anggota dewan baru karena terkait dengan konstituen mereka," jelas Murfati. 

Lebih lanjut, Murfati juga menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi di Kota Bekasi, khususnya melalui penguatan kemitraan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan perusahaan besar.

"UMKM perlu didukung untuk bermitra dengan industri besar, misalnya sebagai supplier, agar pemerataan ekonomi dapat tercapai," tutupnya. (Adv/Setwan)