Tipidkor : FPII desak APH panggil dan periksa DD Kampung Negara Harja Pakuan Ratu (SOPYAN)

 

WAYKANAN, www Radar jakartanews.com -

 Dalam hal ini forum pers independent Indonesia (FPII) koodinator wilayah Kabupaten Way Kanan mendesak APH Tipidkor Polres Waykanan Untuk melakukan audit pemeriksaan terhadap Alokasi DD Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu TA 2023-2024 akibat  banyak nya dugaan Mark up dan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala  Kampung Negara Harja yang bernama Sopyan.

Hal ini di perkuat atas munculnya berita terkait Alokasi pengadaan tiang lampu jalan yang berjumlah 666 tiang di kampung tersebut dengan alokasi pengadaan penggunaan DD TA 2024.

Dimana terlihat kejanggalan dalam fisik tiang lampu yang di sinyalir, tidak sesuai dengan anggaran yang di kucurkan pada kegiatan tersebut.

Ini membuat asumsi tindakan yang menyalahi aturan. 

Atau tindakan memperkaya diri

yang dilakukan oleh Kepala Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Sopyan.

Atas dugaan tersebut awak media melalui forum pers independent Indonesia (FPII) koordinator wilayah Kabupaten Way Kanan mendesak APH dalam hal ini Tipidkor Polres Waykanan agar dapat sesegera mungkin memanggil dan melakukan audit pemeriksaan secara detail terkait Alokasi DD nya.

Seperti yang disampaikan Ketua forum pers independent Indonesia (FPII) koordinator wilayah Kabupaten Way Kanan Indra jaya Saputra, S.H yang kerap dipanggil indrapukuk Kepada awak media.

Ia menyampaikan hal ini wajib dilakukan oleh APH di karenakan alokasi DD memang harus di kawal dengan cermat, sehingga tidak ada penyimpangan penyimpangan yang dapat merugikan Negara.

",saya berharap APH dalam hal ini Tipidkor karna ini memang ranah kawan kawan disana, sesegera mungkin melakukan pemanggilan dan pemerikasaan terhadap apa yang menjadi dugaan temuan kawan² wartawan, sehingga DD yang di kucurkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan aturan dan harapan presiden", katanya 

",dan menjadi tolak ukur masyarakat dan pemerintah dalam perkembangan selama DD mulai di kucurkan, sehingga perkembangan suatu kampung dapat meningkat, dan bukan menjadi ajang Kepala Kampung mengambil kesempatan untuk dirinya memperkaya  diri dan meninggalkan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat nya", lanjutnya.

Ia juga menyampaikan akan terus berkomitmen untuk mengawasi Anggaran pemerintah dan selalu berkolaborasi dengan pihak pihak terkait kemudian juga APH untuk selalu mengawasi alokasi dana pemerintah baik itu dana desa, APBD ataupun APBN yang tentunya untuk kepentingan masyarakat yang menjadi tujuan pemerintah melalui program program tersebut

www Radar jakartanews.com

.(Anton barlian)