Tipidkor dan inspektorat desak APH dan inspektorat panggil dan periksa DD Kampung Negara Tama kecamatan Pakuan Ratu (ashari)

 

WAYKANAN,wwww radar jakartanews com, -

 Dalam hal ini forum pers independent Indonesia (FPII) koodinator wilayah Kabupaten Way Kanan mendesak APH Tipidkor  Polres Waykanan dan inspektorat Untuk melakukan audit pemeriksaan terhadap Alokasi DD Kampung Negara tama Kecamatan Pakuan Ratu TA 2023-2024 akibat  banyak nya dugaan mar up dan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala  Kampung Negara  Tama  yang bernama ashari.

Hal ini di perkuat atas munculnya berita terkait Alokasi  pembangunan yang di kerjakan asal jadi dan kepala kampung negara Tama mencari keuntungan atau korupsi  penggunaan DD TA 2024.

Dimana terlihat kejanggalan dalam pembangunan  drainase/ Siring pasang yang di sinyalir, tidak sesuai dengan gambar  yang di kucurkan pada kegiatan tersebut.

Ini membuat asumsi tindakan yang menyalahi aturan. 

Atau tindakan memperkaya diri

yang dilakukan oleh Kepala Kampung Negara  tama Kecamatan Pakuan Ratu ashari.

Atas dugaan tersebut awak media melalui forum pers independent Indonesia (FPII) koordinator wilayah Kabupaten Way Kanan mendesak APH dalam hal ini Tipidkor Polres Waykanan dan inspektorat  agar dapat sesegera mungkin memanggil dan melakukan audit pemeriksaan secara detail terkait Alokasi DD nya.

Seperti yang disampaikan Ketua forum pers independent Indonesia (FPII) koordinator wilayah Kabupaten Way Kanan Indra jaya Saputra, S.H yang kerap dipanggil indrapukuk Kepada awak media.

Ia menyampaikan hal ini wajib dilakukan oleh APH di karenakan alokasi DD memang harus di kawal dengan cermat, sehingga tidak ada penyimpangan penyimpangan yang dapat merugikan Negara.

",saya berharap APH dan inspektorat dalam hal ini Tipidkor karna ini memang ranah kawan kawan disana, sesegera mungkin melakukan pemanggilan dan pemerikasaan terhadap apa yang menjadi dugaan temuan kawan² wartawan, sehingga DD yang di kucurkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan aturan dan harapan presiden", katanya 

",dan menjadi tolak ukur masyarakat dan pemerintah dalam perkembangan selama DD mulai di kucurkan, sehingga perkembangan suatu kampung dapat meningkat, dan bukan menjadi ajang Kepala Kampung mengambil kesempatan untuk dirinya memperkaya  diri dan meninggalkan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat nya", lanjutnya.

Ia juga menyampaikan akan terus berkomitmen untuk mengawasi Anggaran pemerintah dan selalu berkolaborasi dengan pihak pihak terkait kemudian juga APH untuk selalu mengawasi alokasi dana pemerintah baik itu dana desa, APBD ataupun APBN yang tentunya untuk kepentingan masyarakat yang menjadi tujuan pemerintah melalui program program tersebut

www radar jakartanews.com

.(Anton barlian)