Kolonel Kav Amran Wahid Jadi Nara Sumber di DKN Terkait Percepatan IKN

 

Mamuju, Radar Jakarta News.com

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah merupakan Ibu Kota Masa Depan yang akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 mendatang bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kota ini direncanakan akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sejak 1945.

 Terkait hal itu, Kasi Intel Kasrem 142/Tatag, Kolonel Kav. Ir. Amran Wahid, S.T., M.M, IPM diamanahkan menjadi nara sumber pada Round Table Discussion (RTD) atau Diskusi Meja Bundar yang dilaksanakan Dewan Ketahanan Nasional (DKN), pada Rabu (14/6/2023) lalu.

Pertemuan tersebut digelar secara daring melalui zoom yang disiarkan dari Ruang Rapat Deputi Bidang Sistem Nasional (Desisnas) Lantai 4, Kantor Dewan Ketahanan Nasional (DKN), Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Desisnas, Mayjen TNI Syachriyal E. Siregar, S.E.

"Iya, benar. Pertemuan itu diselenggarakan Desisnas DKN terkait percepatan IKN," kata Amran Wahid.

Disebutkan, pertemuan itu membahas mengenai pengamanan lahan IKN dalam meminimalisir konflik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai langkah percepatan untuk digunakan pada tahun 2024.

Amran begitu sang Kolonel akrab disapa menjelaskan, dirinya diminta oleh DKN menjadi nara sumber sekaligus membagikan pengalamannya saat menyelesaikan beberapa permasalahan yang bernilai nasional.

Di antaranya, pernah menangani permasalahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang sempat mandek selama 31 tahun dan bisa terselesaikan hanya dalam waktu tiga bulan di tahun 2017.

Saat itu, dirinya menjadi Kasi Intel Korem 162/WB dan mendapat perintah dari Danrem 162/WB Mayjen TNI Farid Ma'ruf, M.A, yang saat ini menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya.

Selanjutnya, terbentuk Tim Terpadu Pembebasan Lahan KEK Mandalika Resor, atas perintah pemerintah pusat.

Selain itu, Amran juga berpengalaman dalam menangani konflik lahan PT SMS Dompu pada tahun 2018 dimana permasalahannya berlarut - larut terkait lahan jaringan SUTET PLN rute dari Sulawesi Selatan (Sulsel) ke  Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berlangsung selama sembilan tahun dan dapat terselesaikan dalam kurun waktu 1,5 bulan pada September 2019.

Saat itu pria asal Bugis ini mendapatkan perintah dari Danrem 143/Kendari, Kolonel Inf. Yustinus Nono dan dari Mayjen TNI Surawahadi yang saat itu menjabat Pangdam XIV/Hasanuddin.

Dia mengatakan, bahwa dirinya juga ikut mengawal masalah sosial pengukuran lahan pembangunan jalan Arteri Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) tahap kedua yang sekian lama terhambat pada tahun 2022 lalu atas perintah Danrem 143/Tatag Brigjen TNI Farouk Pakar.

"Dari berbagai pengalaman kesuksesan itu, maka dari DKN meminta kepada saya untuk berbagi pengalaman kepada semua pihak yang terlibat dalam percepatan pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim)," kata Amran yg kini juga menjabat selaku Ketua IKA Fakultas Teknologi Industri (TI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Diharapkan, katanya, dari pengalaman - pengalaman tersebut, dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua stake holder yang terlibat di IKN. Dimana masukan positif yang korelasi masalahnya ada secara signifikan di IKN diharapkan dapat diterapkan dalam proses percepatan pembangunan IKN saat ini dan kedepan.

Dikatakan pula, bahwa permasalahan lahan merupakan hal yang sangat pelik dan kompleks dengan segala dinamika kemajemukan masalah yang ada dan harus diselesaikan secara baik dengan  mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan dengan psikologi masyarakat pemilik lahan, dengan tetap mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya.

Dijelaskan Amran, permasalahan lahan biasanya bersumber dari konflik antara kelompok warga dengan kelompok warga lainnya, person warga dengan warga, warga dengan kelompok warga, warga dengan investor, warga dengan pemerintah, warga dengan kebijakan pemerintah, harga tanah, salah bayar, perlakuan tanah adat, pembayaran tidak sesuai luasan, luas tanah hasil ukur berbeda dengan alas hak sporadik/sertifikat, asal usul tanah, legalitas kepemilikan, dan lain hal - hal yang berhubungan dengan persoalan sebelumnya.

"Ini yang harus diidentifikasi dan di mapping masalahnya secara teliti, terukur, dan sistematis sehingga semua dapat diterima oleh semua pihak," katanya.

Hal lain menurutnya, yakni adanya penyamaan visi - misi harus disepakati bersama dari semua yang terlibat. 

"Komunikasi dan interaksi dari semua pihak harus berjalan baik, dan fokus terhadap solusi masalah yang diinginkan," katanya.

Di samping itu pula, lanjutnya, Forkopimda dan semua unsur yang terkait harus aktif dalam mencari solusi - solusi masalah dalam satu tujuan bersama dan aktif sosialisasi terkait hal yang menjadi kendala di lapangan.

Dia menyebut, dirinya di lapangan selalu menerapkan teori - teori konflik sosial digabungkan dengan ilmu - ilmu akademis strategis militer/intelijen melalui konsep penggalangan berbasis kepentingan rakyat untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

"Harus ada data yang valid, identifikasi masalah, mapping masalah, keterlibatan semua warga yang terkait, analisa data, langkah penyelesaian di lapangan disesuaikan dengan dinamika lapangan sifatnya bisa statis dan bisa dinamis, psikologi warga, psikologi aparat keamanan dan pemerintah yang terlibat untuk mendapatkan solusi cepat dan tepat dan semua pihak lainnya semua harus update dari tahap demi tahap yang dilakukan," terangnya.

Disampaikan pula, bahwa cara - cara di lapangan harus fleksibel sesuai dengan dinamika di lapangan; penerapan tindakan dan langkah - langkah kompromi, toleransi, adjukasi, mediasi dan seterusnya harus ditempatkan pada kondisi yang tepat. Sehingga, solusi masalah terwujud sesuai yang diiginkan oleh semua pihak, pemerintah, dan rakyat.

"Sistem pembayaran juga harus ditentukan sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi. Harus memperhatikan kultur budaya setempat. Tingkatkan kesadaran masyarakat untuk dukung pembangunan, wujudkan kesadaran masyarakat bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan adalah murni kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

"Bukan kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik," katanya.

Selain itu, kata Amran, diperlukan membentuk Tim Kerja yang solid sesuai kebutuhan atau yang menjadi tujuan akhir.

"Kunci semua ini dapat berhasil apabila kedepankan ikhlas, bekerja keras dalam bingkai konsistensi. Dan, doa untuk dapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, adil, jujur, bijak, tegas dan berani mengambil keputusan serta tidak masuk angin atau menerima suap," kunci mantan Waas Intel Kasdam XIV/Hasanuddin tersebut.

Reporter: Andi Razak BW/redaksi.