Perlunya Pembauran Kebangsaan Sebagai Landasan Pengembangan Organisasi FPK-LKKMD

 

DUMAI, RADARJAKARTA.NET— 

Kamis pagi (24/5/2022), Badan Kesbangpol Provinsi Riau adakan giat "Pembinaan Pembauran Kebangsaan".

Pembinaan berupa, presentasi wawasan kebangsaan dari narasumber, Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM.

Dalam presentasinya, Drajat Wisnu Setyawan bahas, Bangsa Indonesia (Multikulturalisme & Pluralisme), Realitas keberadaan NKRI adalah Negara Bangsa (Nation State).

"Sebagai Negara, bangsa merupakan keberagaman ras, suku, etnis, golongan, agama, adat istiadat, kebudayaan maupun kondisi geografis,  adalah "Unsur Pembentuk Negara", terangnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan haknya-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, berbentuk Republik. NKRI merupakan bentuk negara dipilih sebagai komitmen bersama para pendiri bangsa.

Keberagaman Bangsa Indonesia sesungguhnya justru menjadi kekuatan pemersatu bangsa, kesadaran akan kondisi NKRI yang majemuk/berbhinneka Tunggal Ika, membuat setiap orang sadar dan berpikir bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai potensi. Kita harus mewaspadai bahwa apabila potensi keberagaman tidak dapat dikelola dengan baik sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, akan menjadi potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi keutuhan NKRI.

Tantangan dan Hambatan berupa kondisi faktual masyarakat, Perubahan Lingkungan Strategis, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila, dan Perkembangan Iptek.

Melihat tantangan dan hambatan tersebut, Menteri Dalam Negeri keluarkan kebijakan Bidang Pembauran Kebangsaan, Permendagri No. 34 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan media fasilitas pelaksanaan pembauran kebangsaan, yang dapat diwujudkan melalui peningkatan peran untuk mampu mengatasi permasalahan pada tahap konflik:

1. Sebelum;

2. Pada saat;

3. Setelah

Terjadinya peristiwa konflik.

Dalam sesi tanya jawab, Luhut Harianja (Anggota FPK) tanyakan beberapa hal, bagaimana agar FPK Kota Dumai dapat dianggarkan, karena pembinaan ditingkat kelurahan sangat perlu, salah satunya adalah forum silaturahmi dan sosialisasi persiapan pemilu serentak 2024. Kedua, mengenai anggaran berbeda-beda pada setiap daerah. Ketiga, agar pusat buatkan anggaran sampai ke daerah masing-masing seragam dan seimbang, bila perlu ganti aturan.

Drajat Wisnu menjawab pertanyaan, katakan "Pemerintah pusat sudah tetapkan aturan terkait implementasi dalam penyusunan APBD. Diperlukan niat baik dari Kepala Daerah/kepedulian secara memadai. Regulasi yang telah tertuang di Perda harus memperkuat posisi/prioritas anggaran untuk FPK. Agar FPK Dumai dan Prov. Riau dapat bekerja diatas kepentingan komunitas. FPK sebagai roda/forum yang membantu program pemerintah, diharapkan berperan aktiv jelang pemilu serentak untuk dan mencegah konflik. Usulan anggaran kegiatan oleh Kesbangpol".

Kaban Kesbangpol Eko Wardoyo, S.Sos., M.Si., jelaskan sejarah berdirinya FPK-LKKMD (Lembaga Kerukunan Kesukuan Masyarakat Dumai).

"14 Januari 1999 Kota Dumai membentuk suatu wadah kerukunan yaitu Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD), beranggotakan 14 Paguyuban," papar Eko Wardoyo.

Sejalan penataan fluralisme di Indonesia, maka tahun 2006 Pemerintah melalui Permendagri Nomor: 34 Tahun 2006, membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Berdasar Permendagri tersebut, FPK Kota Dumai gabung ke LKKMD, sehingga bernama FPK-LKKMD.

Ke-14 paguyuban tersebut : 

1. Ikatan Keluarga Jawa Dumai & Sekitarnya (IKJS)

2. Ikatan Keluarga Minang Riau - Sekitarnya (IKMR)

3. Ikatan Keluarga Masyarakat Batak Dumai (IKMBD)

4. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS)

5. Ikatan Keluarga Besar Sumatera Bagian Selatan (IKBSS)

6. Ikatan Keluarga Kalimantan Dumai (IKKD)

7. Ikatan Keluarga Nias Riau (IKNR)

8. Ikatan Persaudaraan Keluarga Tionghoa Bengkalis-Dumai (IPKTB)

9. Ikatan Kelu9. Ikatan Keluarga Masyarakat Maluku (IKMAL)

10. Paguyuban Warga Sunda (PWS)

11. Persatuan Batak Tapanuli Islam (PERSAKTI)

12. Kerukunan Keluarga Kawanua (K3D)

13. Ikatan Keluarga Masyarakat Tionghoa Dumai (IKMTD)

14. Himpunan Keluarga Masyarakat Aceh (HIKMAH)

15. Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI)

16. Ikatan Keluarga Bali (IK. BALI)

17. Ikatan Keluarga NTB Dumai dan Sekitarnya (IKTBDS)

18. Flores, Bima dan Alor (FLOBANORA)

Abdul Rahim, SE., Ketua harian FPK-LKKMD presentasikan manfaat pembauran kebangsaan, di antaranya;  penyebarlusan pemahaman mengenai pembauran kebangsaan; tingkatkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; mendorong persatuan & kesatuan bangsa;

memperkuat ketahanan nasional; memantapkan eksistensi dan keberlangsungan kehidupan berbangsa & bernegara.

"Dampak yang diharapkan tumbuhnya semangat persatuan & kesatuan bangsa; terpeliharanya integrasi bangsa;

kokohnya pertahanan dan keamanan bangsa; terbangunnya peradaban bangsa yang berkualitas.

Turut hadir dalam acara  Sekretaris Bakesbangpol Prov. Riau Drs. Achirunnas, Sekretaris Bakesbangpol Dumai Hendry Faisal, AP., M.Si., Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Prov. Riau Sri Petri Haryanti, S.Pd., Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Khairuddin, S.Sos., Kasubbid. Ideologi dan Karakter Bangsa Prov. Riau Saputra, SE., Kasubbid. Bela Negara dan Katakter Bangsa Ir. Devisri., Kasubbid. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan  Indra Oemar, S.STP., dan 

Peserta Sosialisasi 30 orang, termasuk utusan paguyuban.

(ES)